Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi) menemukan adanya permasalahan dalam tata niaga biodiesel saat ini. Salah satunya anggapan bahwa produsen biodiesel adalah penerima manfaat besar dana Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) yang tidak tepat sasaran.
Penyebabnya lantaran produsen biodiesel menerima dana BPDPKS atas selisih harga dari Harga Indeks Pasar Bahan Bakar Minyak (HIP BBM) yang dibayarkan kepada Badan Usaha Bahan Bakar Nabati (BUBBN). Oleh karena itu, Aprobi mengusulkan perubahan regulasi demi mengurangi problem tersebut.
Pemerintah dapat meninjau kembali atau apabila diperlukan perubahan aturan, agar BUBBN dapat menagih sesuai HIP biodiesel kepada Badan Usaha Bahan Bakar Minyak (BUBBM) yang kami kirimkan. Kemudian BUBBM menagih selisih kepada BPDPKS. Ini usulan kami, tapi harus mengubah banyak peraturan. Hal ini menurut kami lebih sesuai dan menghindari tuduhan kepada BUBBN dan menggugurkan tuduhan antisubsidi dari negara asing, kata Sekjen Aprobi Ernest Gunawan saat ditemui Hukumonline di Jakarta, (27/05/2024).















