Berlangganan Pro

Utama

Berharap Pemerintahan Prabowo-Gibran Serius Lindungi Pekerja Formal-Informal

Berharap Pemerintahan Prabowo-Gibran Serius Lindungi Pekerja Formal-Informal

Akademisi Universitas Islam Bandung Beberkan Tantangan dan Peluang Hukum Islam Internasional

Akademisi Universitas Islam Bandung Beberkan Tantangan dan Peluang Hukum Islam Internasional

Memperingati Mayday 2024, Masyarakat Sipil-Serikat Buruh Minta UU Cipta Kerja Dicabut

Memperingati Mayday 2024, Masyarakat Sipil-Serikat Buruh Minta UU Cipta Kerja Dicabut

Diam-Diam, Kejaksaan Agung SP3-kan Tiga Kasus Besar

Kalau tidak ada acara silaturahmi antara Forum Wartawan Kejaksaan (Forwaka) dengan jajaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Sudono Iswahyudi, bisa jadi penghentian penyidikan sejumlah kasus besar oleh kejaksaan tidak akan terungkap.

Penyanderaan Pasien Tak Penuhi Unsur Pidana

Beberapa kali media massa memberitakan mengenai pasien yang disandera oleh pihak Rumah Sakit (RS) karena tidak mampu membayar biaya pengobatan. Namun, penyanderaan pasien ternyata dianggap tidak memenuhi unsur tindak pidana.

Garuda Ajukan Keberatan Terhadap Putusan KPPU

Putusan KPPU yang menyatakan Garuda melakukan integrasi vertikal dan melanggar UU No.5/1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, dinilai keliru. Garuda merasa tidak pernah menghalang-halangi pelaku usaha lain untuk bersaing dalam penyediaan jasa Computerized Reservation System

Usut Transfer Uang Hambali, PPATK Surati AMLO Thailand

Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) mengaku belum mengetahui banyak soal transfer dana sebesar S$45 ribu dari Hambali untuk mendanai pemboman di Indonesia. Pasalnya, PPATK tidak bisa bertindak selama belum ada laporan. PPATK hanya berfungsi sebagai administrasi penerima laporan transaksi keuangan yang mencurigakan.

Sejumlah Parpol Diperas Sumanto

Masa pendaftaran dan verifikasi partai politik (papol) di Departemen Kehakiman rupanya dimanfaatkan oleh orang tidak bertanggung jawab. Sejumlah partai politik dimintai uang oleh orang yang mengaku utusan Tim Pendaftaran dan Verifikasi Parpol. Sialnya, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sudah terlanjur setor

Mahkamah Konstitusi, 58 Tahun yang Lalu

Para perumus Perubahan Keempat UUD 1945 tampaknya ingin membuat hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia ke-58 pada 17 Agustus 2003, menjadi tonggak sejarah baru tanah air ini. Mereka mengabadikan tanggal itu dalam Pasal III Aturan Peralihan Perubahan Keempat UUD 1945 sebagai hari di mana sebuah mahkamah baru akan lahir. Mahkamah itu tak lain adalah Mahkamah Konstitusi.

Indonesian Airlines Terhindar dari Pailit

Pengadilan Niaga Jakarta Pusat memutuskan untuk menolak permohonan pailit yang diajukan terhadap Indonesian Airlines. Utang yang dijadikan dasar permohonan pailit belum jatuh tempo.

Sembilan Calon Hakim Konstitusi Siap Disumpah

Tiga lembaga yang diberikan wewenang untuk menunjuk hakim konstitusi telah menyelesaikan tugasnya. DPR, Presiden dan Mahkamah Agung telah resmi menetapkan sembilan orang yang segera dilantik menjadi hakim konstitusi yang pertama di negeri ini.

Ketua MA Tandatangani Perma Persaingan Usaha

Peraturan Mahkamah Agung (Perma) yang mengatur Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan KPPU telah ditandatangani oleh Ketua Mahkamah Agung Bagir Manan. Perma ini akan jadi panduan bagi pihak yang akan mengajukan keberatan dan pengadilan dalam memutus perkara persaingan usaha

Komisi II Tetapkan Jimly, Palguna dan Rustandi Sebagai Calon Hakim MK

Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat, akhirnya menuntaskan pelaksanaan uji kelayakan (fit and proper test) calon hakim Mahkamah Konstitusi (MK). Dari total 12 kandidat yang mengikuti uji kelayakan, Komisi II berhasil memilih tiga nama

2024 Hak Cipta Milik Hukumonline.com