Berlangganan Pro

Terbaru

Batas Tanggung Jawab Lembaga Survei dalam Penghitungan Cepat Hasil Pemilu

Batas Tanggung Jawab Lembaga Survei dalam Penghitungan Cepat Hasil Pemilu

Menkeu Jelaskan Poin Penting Permendag 8/2024 Soal Kebijakan dan Pengaturan Impor

Menkeu Jelaskan Poin Penting Permendag 8/2024 Soal Kebijakan dan Pengaturan Impor

Reformasi TNI Dinilai Berjalan Mundur di Rezim Jokowi

Reformasi TNI Dinilai Berjalan Mundur di Rezim Jokowi

Laode M. Kamaluddin: BI Jangan Dibubarkan

Jakarta, Hukumonline. Tak salah bila banyak yang beranggapan Panitia Ad Hoc I (PAH) BP MPR sudah menjurus pada penyiapan draf pergantian. Bukan hanya sekadar draf perubahan UUD 1945. Badan-badan kenegaraan, seperti MPR dan DPR, dirombak total. Ketentuan-ketentuan yang tadinya tak termuat dalam batang tubuh UUD 1945 juga ikut dimasukkan. Salah satunya mengenai ketentuan bank sentral.

Kontras Menemukan Peluru Organik Buatan Pindad di Berbagai Kerusuhan

Jakarta, Hukumonline. Ada kerusuhan ada senjata. Berbagai kerusuhan bersenjata yang terjadi di Indonesia juga membuat produsen senjata juga ikut memetik keuntungan. Ternyata produsen dalam negeri, PT Pindad, juga ikut bermain. Karena tidak ada kontrol?

BPK Serahkan Audit BLBI kepada Kejaksaan Agung

Jakarta, Hukumonline. Bersiap-siaplah para bankir yang yang selama ini menikmati dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Sebentar lagi nasib mereka akan ditentukan oleh Kejagung.

Sistem Bank Sentral Perlu Dipertahankan

Jakarta, Hukumonline. Sistem bank sentral lebih baik dipertahankan karena sudah mapan. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) hendaknya menghindari pilihan-pilihan dalam draf perubahan Undang-Undang Dasar 1945.

PBHI Menilai Muladi Berbohong

Jakarta, Hukumonline. Belum lagi menjadi hakim agung, Prof. Dr. Muladi, SH sudah dianggap berbohong. Muladi mengaku sebagai anggota International Commissions Jurist (ICJ). Namun setelah dicek, ICJ mengaku tidak memiliki anggota bernama Muladi.

Kim Johanes Dinyatakan Pailit di Pengadilan Niaga

Jakarta, hukumonline. Nasib pengusaha kerap pasang surut. Kim Yohanes Mulia agaknya sedang apes. Bos PT Detta Marina ini dinyatakan pailit di Pengadilan Niaga.

Apa Gerangan Sakit Soeharto?

Jakarta, Hukumonline. Soeharto sakit. Semua orang sudah mengetahuinya. Namun mungkin orang merasa penasaran. Apa sebenarnya sakit mantan orang nomor satu di Indonesia ini sehingga tim Kejaksaan harus datang ke Cendana 8, tempat kediamannya?

Jaksa Agung: Kami Berkeyakinan Kasus Soeharto Diteruskan

Jakarta, Hukumonline. Status mantan presiden Soeharto resmi menjadi terdakwa dalam kasus tujuh yayasan yang dipimpinnya. Bertepatan dengan pembukaan Sidang Tahunan MPR pada 7 Agustus 2000, Soeharto mulai diadili.

Kehadiran Soeharto di Pengadilan Mutlak

Jakarta, Hukumonline. Kehadiran mantan Presiden Soeharto dalam pengadilan nanti mutlak diperlukan. Namun kesehatan Soeharto dapat menghalangi kehadirannya di pengadilan. Mungkinkah pengadilan Pak Harto dilakukan secara in absentia (tanpa kehadiran terdakwa)?

Suwoto Mulyosudarmo: Perlu Dipertimbangkan Sistem Campuran

Jakarta, Hukumonline. Melihat kondisi yang ada, sudah saatnya Indonesia menerapkan sistem pemerintahan campuran, yaitu sistem pemerintahan presidensil dan parlementer. Sistem pemerintahan campuran akan mengurangi kekuasaan presiden yang selama ini sudah menjadi tuntutan masyarakat.

2024 Hak Cipta Milik Hukumonline.com