“Selama ini, fungsi pemberian nasihat untuk bertransaksi di bidang perdagangan berjangka komoditi tersebut dilaksanakan oleh pialang berjangka berizin,” jelasnya.
Untuk itu, lanjut Sidharta, Bappebti telah menerbitkan Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penasihat Berjangka dan Wakil Penasihat Berjangka. Peraturan ini ditetapkan pada 30 Juli 2020 dan mulai berlaku pada 1 Januari 2021.
“Peraturan tersebut diterbitkan untuk mengatur dan memberikan perizinan terhadap kegiatan usaha yang memberikan nasihat atau rekomendasi untuk bertransaksi di bidang perdagangan berjangka komoditi,” jelas Sidharta.
Berdasarkan peraturan ini, penasihat berjangka didefinisikan sebagai orang-perseorangan atau badan usaha yang memberikan nasihat kepada pihak lain mengenai jual beli komoditi berdasarkan kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, dan/atau kontrak derivatif lainnya dengan menerima imbalan.
Sementara itu, nasihat adalah suatu penyampaian informasi ataupun rekomendasi terkait dengan jual-beli komoditi berdasarkan kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, dan/atau kontrak derivatif lainnya.
Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan dan Penindakan Bappebti, M. Syist mengimbau kepada para pelaku usaha yang mencakup pemberian nasihat terkait jual beli komoditi berdasarkan kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, dan/atau kontrak derivatif lainnya agar segera mengurus perizinan terlebih dahulu sebagai penasihat berjangka dan/atau wakil penasihat berjangka ke Bappebti sebelum melakukan kegiatan usahanya.
“Bappebti akan menindak tegas setiap pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai penasihat berjangka dan/atau wakil penasihat berjangka, namun tidak memiliki perizinan dari Bappebti,” tegas M. Syist.
Dapatkan artikel bernas yang disajikan secara mendalam dan komprehensif mengenai putusan pengadilan penting, problematika isu dan tren hukum ekslusif yang berdampak pada perkembangan hukum dan bisnis, tanpa gangguan iklan hanya di Premium Stories. Klik di sini.