(Baca juga: Perjalanan Berliku Paralegal di Indonesia).
Peningkatan kompetensi dan kualitas paralegal merupakan keniscayaan, dan dapat dilakukan melalui pelatihan. Ini juga tercermin dari definisi paralegal dalam Permenkumham No. 3 Tahun 2021, regulasi pengganti Permenkumham No. 1 Tahun 2018: paralegal adalah setiap orang yang berasal dari komunitas, masyarakat, atau Pemberi Bantuan Hukum yang telah mengikuti pelatihan paralegal, tidak berprofesi sebagai advokat, dan tidak secara mandiri mendampingi Penerima Bantuan Hukum di pengadilan.
Pelatihan Paralegal
Meskipun tak bisa disamakan dengan advokat, paralegal memiliki fungsi yang sangat luas. Paralegal tidak harus seorang berlatar belakang sarjana hukum, karena persoalan yang dihadapi warga miskin tidak melalui masalah peraturan. Bisa saja merupakan persoalan pelayanan publik atau birokrasi. Menurut Maria Ulfah, oleh karena fungsi paralegal sedemikian luas, maka perlu dibangun pengetahuan dan keterampilan.
Gina Sabrina juga menegaskan kondisi objektif saat ini adalah belum adanya dukungan memadai untuk pendidikan dan pelatihan paralegal. Situasi pandemi saat ini membatasi kapasitas dan intensitas pelatihan, sekaligus perlu penyesuaian-pernyesuaian. Juga perlu dukungan sumber daya terhadap penyelenggaraan pelatihan paralegal seperti tenaga pengajar, bahan pembelajaran, dan pendanaan.
Dalam konteks itu, PBHI mengusulkan tiga rekomendasi. Pertama, berkaitan dengan strategi implementasi kebijakan pelatihan paralegal. Pemerintah perlu menyusun rencana strategis implementasi kebijakan pelatihan paralegal dengan menitikberatkan pada kebutuhan dan kondisi organisasi Pemberi Bantuan Hukum. Kedua, membangun keterlibatan komunitas. Artinya, perlu diseminasi dan penguatan komunitas dan dorongan untuk membangun kerjasama pemerintah dengan Pemberi Bantuan Hukum dalam penyelenggaraan pelatihan paralegal. Ketiga, berkaitan dengan kebijakan teknis seperti buku panduan teknis dan detil, khususnya kurikulum dan struktur program pembelajaran, termasuk model pelatihan selama pandemi.
Keberhasilan pelatihan paralegal yang baik sangat ditentukan banyak hal. Menurut Maria Ulfah, dukungan negara sangat penting. Misanya, dukungan finansial dan sumber daya pengajar; rencana tindak lanjut untuk pelatihan; dan kejelasan koordinasi mengenai evaluasi atas rekognisi yang telah diberikan BPHN. “Diperlukan dukungan negara, melalui Kementerian Hukum dan HAM, lebih lanjut untuk pelatihan paralegal,” jelas Maria.
Sesuai praktik internasional, ada lima pilar bantuan hukum. Pertama, accessible, bermakna bantuan hukum harus dapat diakses dengan mudah. Kedua, affordability, bermakna bantuan hukum dibiayai oleh negara. Ketiga, sustainable, bermakna bantuan hukum harus terus ada dan tidak tergantung pada donor sehingga negara harus menganggarkannya dalam APBN. Keempat, credibility, berarti bantuan hukum harus dapat dipercaya dan memberikan keyakinan bahwa yang diberikan adalah dalam rangka peradilan yang tidak memihak. Kelima, accountability, yang bermakna bahwa pemberi bantuan hukum harus dapat memberikan pertanggungjawaban kepada BPHN/Kementerian Hukum dan HAM.