Profesi advokat Indonesia yang terus bertumbuh melahirkan semakin banyaknya advokat muda seantero wilayah Nusantara. Meski begitu, peran dan kapasitas yang baik bagi advokat muda sudah tak perlu diragukan lagi. Atas dasar itu, Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Advokat Indonesia Surabaya melantik dan mendeklarasikan Komite Advokat Muda Peradi DPC Surabaya.
Salah satu alasan dideklarasikannya Komite Advokat Muda Peradi DPC Surabaya lantaran pada era milenial, advokat dituntut untuk memaksimalkan teknologi dalam membantu kerja-kerjanya. Mulai dari mesin ketik yang diganti dengan komputer maupun laptop. Kertas diganti dengan lembar kerja berformat PDF. Hingga tak perlu lagi mengirim dokumen via pos, cukup dengan mengirimkannya melalui email.
Proses pengarsipan pun tidak lagi dilakukan manual, tetapi melalui sistem yang berbasis pada software-software canggih. Melalui internet dan bantuan gadget, advokat dengan mudah menelusuri isi dunia. “Sangat mendukung dan hari ini melakukan pelantikan dan pengangkatan pengurus Komite Advokat Muda Peradi DPC Surabaya,” kata Ketua DPN Peradi Fauzie Yusuf Hasibuan.
Di saat bersamaan, ilmu hukum juga terus berkembang mengikuti zaman. Di tahun 2008 misalnya, Pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Kemudian, aturan ini diperbaharui oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Dengan disahkannya undang-undang tersebut, sistem pembuktian dalam pengadilan pun bertambah luas.
Sekarang, dokumen elektronik dapat diajukan sebagai alat bukti, serta dianggap sah secara hukum. Perbuatan pidana pun semakin beragam bentuknya, dan berinterseksi dengan alat-alat elektronik dan media komunikasi digital. Dalam situasi seperti ini, advokat-advokat muda dituntut untuk mengembangkan kemampuan dan kapasitasnya.
Belakangan ini, dunia advokat dihadapkan pada sebuah tantangan baru, pasca-disahkannya Surat Ketua Mahkamah Agung (SKMA) Nomor 073 Tahun 2015, maka seluruh organisasi advokat dapat melakukan penyumpahan advokat. Menurutnya, dengan terbitnya SKMA tersebut berimbas pada menurunnya standar rekrutmen bagi calon advokat Indonesia. Di mana masing-masing organisasi advokat lebih mementingkan bagaimana cara untuk merekrut anggota sebanyak-banyaknya, ketimbang memikirkan cara meningkatkan kualitas standar rekrutmen tersebut.
Dengan dideklarasikan dan dilantiknya Komite Advokat Muda DPC Peradi Surabaya, diharapkan dapat mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kemampuan advokat-advokat muda khususnya di Surabaya. Melalui wadah ini, advokat muda dapat mengaktualisasikan dan mengembangkan kemampuan dirinya di bidang kepengacaraan, serta memberikan sumbangsihnya kepada organisasi Peradi.
“Penggagas utama adanya Komite Young Lawyers karena melihat pentingnya memberikan kesempatan kepada advokat2 muda yang sangat energik untuk maju dan berkembang,” kata Ketua Dewan Pembina DPN Peradi Otto Hasibuan.
Ketua Advokat Muda Perad DPC Surabaya Johan Avie mengatakan, Komite Advokat Muda Peradi DPC Surabaya merupakan komite di bawah naungan Peradi DPC Surabaya. Komite ini bukanlah suatu organisasi yang berdiri sendiri. Justru sebaliknya, Komite Advokat Muda Peradi DPC Surabaya ini menjadi supporting system dari Peradi DPC Surabaya. “YLC Surabaya berdiri dengan dasar Surat Keputusan dari DPC Peradi Surabaya,” katanya.
Atas dasar itu, tambah Ketua Peradi DPC Surabaya Hariyanto, seluruh program-program Komite Advokat Muda ini nanti harus dilakukan atas sepersetujuan Ketua DPC Peradi Surabaya. Para Pengurus Komite Advokat Muda Peradi DPC Surabaya juga dilantik dan diangkat berdasarkan SK dari Ketua DPC Peradi Surabaya.
“Harapannya, dengan dibentuknya Komite Advokat Muda DPC Surabaya ini dapat membawa perubahan positif bagi dunia hukum di Indonesia. Di mana para advokat muda dapat mengaktualisasikan dirinya dan memberikan sumbangsih bagi organisasi Peradi,” kata Hariyanto.