“Hasil dan rekomendasi kajian yang ditetapkan dalam Rakernas APHTN-HAN 2024 ini akan dipublikasikan terbuka,” kata Bayu menambahkan dalam sambutannya. Ia berharap hasil kajian dan rekomendasinya bisa juga dimanfaatkan oleh berbagai pemangku kepentingan. Kabinet Presidensial yang baru diharapkan mampu mewujudkan tata kelola pemerintahan bersih, demokratis, dan membawa kesejahteraan bagi masyarakat.
Dua Pilihan
Seminar sehari sebelum pembukaan Rakernas sempat mengerucutkan isu yang diangkat pada dua pilihan. “Problem besar bernegara kita mau mendorong demokratisasi atau kesejahteraan? Pengalaman saya, masyarakat tidak terlalu pikirkan sistem pemerintahan, yang penting kesejahteraan,” kata Zudan Arif Fakrulloh, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Borobudur sebagai salah satu narasumber.
Penjabat (Pj.) Gubernur Sulawesi Barat itu berharap rekomendasi yang dihasilkan dalam Rakernas 2024 bisa membumi untuk menjadi solusi atas kenyataan sosial yang ada. Zudan cenderung menekankan bahwa pemenuhan kesejahteraan masyarakat lebih utama alih-alih canggihnya sistem pemerintahan. Apa saja model kabinet yang dibentuk Presiden, harus bisa berguna pada semakin sejahteranya masyarakat Indonesia.