Prioritas Mega
Tajuk

Prioritas Mega

Presiden baru, Megawati Soekarnoputri, sudah dipilih. Dari satu sisi terlihat bahwa memang sebagai pemenang pemilu lalu, walau tidak mayoritas mutlak, ada elemen kepantasan bahwa Mega akhirnya menjadi presiden. Dari soal kemampuan dan komitmen untuk memberantas korupsi dan membangun sistem hukum dan pemerintahan yang bersih, wajar akan banyak timbul pertanyaan yang meragukan.

ATS
Bacaan 2 Menit

- Koalisi dengan partai politik lainnya tidak serta merta berarti bahwa Mega harus mengakomodasi kepentingan mereka untuk melindungi kasus-kasus lama korupsi dan kejahatan kemanusiaaan atau membuat jaringan korupsi baru dengan membagi-bagi sumber-sumber ekonomi dan mesin-mesin penghasil uang.

- Menjauhi posisi-posisi penting yang teknis di pemerintahan yang menjadi mesin ekonomi dan reformasi dari kancah rebutan pengaruh dan kepentingan politis.

- Membangun good governance di semua tingkat pemerintahan dengan juga melibatkan masyarakat madani untuk mengawasi kerja pemerintah.

- Membentuk pengadilan atas kejahatan kemanusiaan dan pengadilan korupsi yang masing-masing dipantau oleh komisi khusus yang independen dan bertanggung jawab kepada DPR dengan melibatkan masyarakat madani, dan serta merta mengadili perkara-perkara tersebut tanpa pandang bulu.

- Mereformasi institusi kejaksaan dengan antara lain mengubah sistem pendidikan dan rekruitmen serta penggajian, menetapkan kebijakan "zero corruption" , mengubah budaya kerja di kejaksaan menjadi lebih transparan dan profesional, memecat jaksa-jaksa korup dan mempensiunkan jaksa-jaksa yang menolak reformasi. Selain itu, membuat sistem investigasi dan penuntutan menjadi lebih transparan, mengawasinya secara ketat dengan melibatkan masyarakat madani, serta tindakan lain yang studi dan rekomendasinya telah dibuat secara komprehensif oleh suatu tim khusus (governance audit) yang didanai oleh ADB awal tahun ini dan mungkin sekarang disimpan di laci Jaksa Agung.

- Dengan metode serupa yang dilakukan terhadap kejaksaan, melakukan governance audit terhadap kepolisian dan pengadilan, serta melaksanakan rekomendasi yang serupa untuk melaksanakan refromasi total di lembaga-lembaga tersebut.

- Menganjurkan dan mendorong dengan keras agar organisasi-organisasi pengacara bersatu dan menegakkan etika profesi yang tinggi, termasuk menerapkan kebijakan "zero corruption" terhadap anggota-anggotanya dengan sanksi organisasi yang tegas dan keras. Karena sumbangan pengacara terhadap bobroknya sistem peradilan kita, juga sama besarnya dengan polisi, jaksa, dan hakim yang korup.

Marilah juga kita serukan ke Mega dan pemerintahannya bahwa soal ini bukan hanya soal pemerintah atau penguasa. Ini adalah soal hajat hidup orang banyak, sama pentingnya dengan penyediaan pangan dan papan untuk rakyat. Janji kepada rakyat sudah jatuh tempo. Janji itu termasuk hak-hak rakyat untuk menghirup udara hukum yang bersih dan penuh martabat.

Selamat bekerja Ibu Mega !

 

Tags: