Perayaan hari jadi Kongres Advokat Indonesia (KAI) ke-13 berlangsung meriah di kota Batik, Solo Jawa Tengah. Beragam harapan agar organisasi advokat KAI dapat semakin berkontribusi dalam perkembangan hukum di Tanah Air. Termasuk menjadi momentum menegakan prinsip-prinsip negara hukum dan membangun masyarakat yang taat hukum. Harapan itu disampaikan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Bambang Soesatyo.
“Selamat ulang tahun KAI yang ke-13. Harapan saya semoga peringatan hari jadi KAI yang ke-13 menjadi momentum membangun masyarakat yang taat terhadap aturan hukum,” ujar Bambang Soesatyo saat memberi ucapan selama HUT kepada KAI secara virtual, Sabtu (12/6/2021) malam. (HUT ke-13, KAI Asuransikan Kesehatan Anggotanya)
Dia mengatakan masyarakat pencari keadilan menjadi prioritas bagi advokat dalam memberi akses keadilan, khususnya masyarakat kelas menengah ke bawah. Baginya, tantangan besar bagi organisasi advokat sebesar KAI bukanlah perkara mudah. Seperti mengatasi terbatasnya jumlah advokat di Indonesia yang saat ini berjumlah sekitar 50 ribuan. Dia menilai angka tersebut terbilang kecil bila dibanding jumlah penduduk Indonesia yang berjumlah 250 jutaan.
Meski begitu, organisasi advokat tak boleh lalai mengedepankan aspek kualitas advokat. Apalagi, praktik penegakan hukum di Tanah Air belumlah ideal. Padahal, penegakan hukum yang berkeadilan menjadi cita-cita dan dambaan negara hukum. Untuk itu, sangat penting menciptakan para advokat yang berintegritas dan memiliki kemampuan mumpuni menjadi modal dalam memberi pelayanan jasa hukum kepada masyarakat.
“Ini tantangan besar selain menjaga integritas dan profesionalisme, tapi memperjuangkan akses bagi masyarakat pencari keadilan khususnya masyarakat tidak mampu,” lanjutnya.
Pria yang juga didaulat sebagai Ketua Dewan Pembina KAI periode 2019-2024 ini menggarisbawahi, negara membutuhkan Advokat yang berjiwa Pancasila. Karena itu, penting menanamkan empat pilar bangsa terhadap Advokat yakni Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan Bhineka Tunggal Ika.
Mantan Ketua DPR periode 2014-2019 itu mengingatkan agar KAI sebagai organisasi advokat yang besar dapat melakukan lompatan-lompatan besar dan cepat merespon berbagai perkembangan dan tantangan dunia hukum yang sehat. “Selamat keluarga besar KAI, semoga Saudara semua berkomitmen dan aktif dalam membangun negara hukum Indonesia,” ujarnya.
Presiden KAI Tjoetjoe Sandjaja Hernanto menyambut baik pesan dari Ketua MPR. Menurutnya, kesuksesan menjalankan roda organisasi KAI karena solidaritas pengurus pusat dan pimpinan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) KAI seluruh Indonesia. “Ahamdulillah kita bisa berkumpul di HUT KAI ke-13,” kata dia.
Sejak berdirinya KAI pada 2008 silam, selama 7 tahun anggota KAI mengalami masa-masa sulit dan tidak tenang dalam menjalankan profesinya sebagai advokat. Tapi, sejak terbitnya putusan Mahkamah Konstitusi No.36/PUU-XIII/2015 dan Surat Ketua Mahkamah Agung (SKMA) No.73/KMA/HK.01/IX/2015 terkait pengakuan organisasi advokat di luar Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi), KAI diberi kesempatan bisa bekerja sebagaimana organisasi advokat lain.
Sejak 2015 silam, KAI mulai mengejar ketertinggalan. Kini, KAI pimpinan Tjoetjoe sudah dapat bersaing dengan organisasi advokat lain. Dia optimis KAI bakal jauh lebih besar ke depannya. Apalagi KAI telah masuk dalam dunia digital. “Anggota KAI harus jauh lebih adaptasi dengan dunia digital yang terus mengalami perkembangan pesat,” pintanya.
Akhiri pengabdian
Dalam kesempatan ini, Tjoetjoe mengaku bakal mengakhiri jabatannya pada awal 2024 mendatang. Karena itu, dia meminta perlu dipersiapkan calon penggantinya melalui pemilihan yang demokratis. Di sisa akhir masa jabatannya, dia berharap dapat sukses melakukan regenerasi di KAI. Dia yakin terdapat anggota KAI yang jauh lebih memiliki kemampuan dibanding dirinya.
“Jadi izinkan saya mengakhiri pengabdian sebaik-baiknya. Saya yakin KAI mendatang calon pengganti yang punya kemampuan lebih baik dari saya,” katanya.
Meski masih tersisa dua tahun lebih mendatang, Tjoetjoe telah membuat rambu-rambu calon yang dapat maju dalam pemilihan pimpinan KAI mendatang. Pertama, harus advokat yang telah menduduki jabatan sebagai wakil presiden KAI. Kedua, advokat yang menjabat sebagai Ketua DPD KAI di wilayah Indonesia. “Tidak mungkin KAI punya presiden sim-salabim. Harus melalui dua pintu itu. Itu konstitusi yang ada di KAI,” katanya.
Dia berjanji bakal fokus menyelesaikan masa jabatanya dua tahun lebih ke depan. Ia pun enggan memikirkan politik di internal KAI. Makanya jauh lebih penting memajukan organisasi di masa bhaktinya yang tersisa. “Ini bukan basa-basi politik, dan saya tidak mau dijebak seperti 2019. Saya minta izin tidak hadir di kongres. Terima kasih atas ‘jebakan batman’ di Surabaya,” katanya.