“Jadi masalah yang kecil pun lama-lama jadi besar. Karena ini saling terkait, risiko hukum itu berada di setiap lini kegiatan. Kalau di perbankan mulai nawarin produk ke customer, isu perlindungan customer, isu perlindungan data pribadi, yang semua itu kepatuhan hukum. Kalau itu aja belum pasti maka akan menggulung menjadi risiko lebih besar dan akan mengakibatkan sustainability dari usahanya sendiri,” jelas Anika.
Ketua Bidang Regulasi Forum Komunikasi Pengelola Lingkungan Pertambangan Indonesia (FKPLPI), Erlangga Gaffar, menambahkan tantangan bagi IHC saat ini adalah memastikan dirinya untuk terus bersentuhan dengan regulasi yang jumlahnya terus bertambah setiap tahunnya. Dengan demikian, IHC sangat berperan penting dalam memastikan kepatuhan hukum perusahaan dan bisnis berjalan dengan lancar.
“Jadi intinya berapa banyak regulasi yang keluar di tahun ini. Ilustrasi saja, untuk bidang lingkungan hidup itu lebih 50 regulasi dalam bentuk peraturan Menteri dan sebagainya. Bagaimana kita tetap bisa update dengan aturan tersebut, bagaimana kita bisa me-maintenance permit kita sendiri,” ungkapnya.
Erlangga juga menegaskan bahwa sedari awal tim legal harus memastikan hal-hal yang tidak memunculkan masalah bagi perusahaan lewat identifikasi permit dan kepatuhan perusahaan akan regulasi. Hal ini merupakan bagian dari upaya IHC untuk menjaga reputasi perusahaan.
“Jadi sekali lagi, reputasi dan kemampuan perkembangan perusahaan lebih lanjut sangat ditentukan oleh bisnis kita hari ini. Misalnya kalau dikenal sebagai player yang tidak comply tentunya akan menjadi tantangan karena pemerintah juga tidak akan percaya,” pungkasnya.
Sekadar informasi, Hukumonline akan menggelar Indonesia Regulatory Compliance Awards (IRCA) yang rencananya akan diselenggarakan pada akhir Mei 2024 di Hotel Mulia, Jakarta. IRCA adalah penghargaan terhadap performa kepatuhan hukum dari perusahaan-perusahaan di Indonesia.
Ya, para penerima IRCA ini dari kalangan perusahaan. Para peserta ajang penghargaan kali ini khusus untuk perusahaan dengan penerima penghargaan badan hukum perusahaan dan individu direksi. IRCA diselenggarakan khusus untuk memberi apresiasi atau pengakuan prestasi atas kewajiban kepatuhan hukum yang telah dipenuhi perusahaan.
IRCA akan membagi kategori berdasarkan kompleksitas pengaturan masing-masing sektor industri. Penempatan perusahaan peserta survei IRCA dalam kategori berdasarkan data olahan asesmen mandiri.
Selanjutnya, penilaian akan dilakukan berdasarkan kompleksitas pengaturan yang berbeda-beda. Parameter validasinya adalah Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang dijalani tiap perusahaan.