Lebih lanjut, ketentuan perumusan pidana badan pun sangat tinggi, padahal mayoritas kasus tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh korporasi. (Baca Juga: Masih Berfilosofi Kolonial Diharapkan RKUHP Tidak Buru-Buru Disahkan)
Dalam kesempatan berbeda, peneliti ICEL, Marsya M Handayani menilai RKUHP keliru merumuskan pengertian korporasi, pertanggungjawaban pidana korporasi, dan pengkodifikasian. Menurutnya, penafsiran korporasi dalam RKUHP dirumuskan sangat luas sehingga menghilangkan maknanya sebagai badan hukum. Hal ini menyebabkan pertanggungjawabannya menjadi secara pribadi.
“Pertanggungjawabannya pun bablas menjadi pertanggungjawaban perdata dengan diaturnya badan usaha non-badan hukum yang pertanggungjawabannya dilakukan secara pribadi, tidak atas nama korporasi,” ungkapnya.
Sementara, Marsya menambahkan upaya kodifikasi tindak pidana lingkungan hidup berpotensi menimbulkan dualisme karena tidak mencabut core crime yang ada dalam UU 32/2009 melainkan merujuk pada UU 23/1997 (vide pasal 626 ayat (1) huruf c). Seharusnya, KUHP terbaru diharapkan dapat mengatasi masalah-masalah penegakan hukum pidana lingkungan hidup.
Dengan demikian, dia menyatakan pihaknya merekomendasikan untuk ,enarik pembahasan RKUHP untuk dikaji ulang. Kemudian, perlu perbaikan dengan menyesuaikan tindak pidana lingkungan hidup dalam RKUHP dengan UU 32/2009. Langkah lain juga dapat dilakukan dengan mengeluarkan tindak pidana lingkungan hidup dari RKUHP dan memperbaiki ketentuan tentang korporasi dan pertanggungjawabannya.
Perlu diketahui, DPR menyatakan bersama pemerintah telah menyelesaikan hampir secara keseluruhan RKUHP tersebut. Nantinya, RKUHP ini direncanakan akan disahkan sebagai UU dalam rapat paripuran DPR. RUU KUHP ini dapat berlaku efektif dalam jangka waktu panjang, dan mengharapkan tindak pidana korupsi tidak ada lagi di Indonesia.
Sesuai surat DPR yang beredar luas di masyarakat tertanggal 26 Agustus 2019 perihal undangan Rapat Paripurna DPR RI tanggal 27 Agustus 2019, DPR telah menjadwalkan pengesahan sejumlah RUU menjadi UU. Salah satunya, dalam Rapat Paripurna pada 24 September 2019, DPR menjadwalkan pengesahan RKUHP dan RUU Pemasyarakatan menjadi undang-undang.