Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan (PP) Depkum HAM Oka Mahendra sendiri tidak dapat berkomentar banyak mengenai rancangan Perpres ini. Ketika ditemui hukumonline di gedung Depkum HAM (18/3), Oka mengatakan bahwa dia harus menanyakan Direktur Perancangan Peraturan Perundang-undangan dulu mengenai masalah itu. Ini mungkin bisa dimaklumi mengingat Oka baru seminggu menjabat sebagai Dirjen PP menggantikan Abdul Gani Abdullah.
Namun, seperti ditulis sebelumnya, Menkum HAM Hamid Awaluddin saat melakukan rapat kerja dengan Komisi III DPR (3/3) menjelaskan bahwa pihaknya telah mengajukan lima rancangan Perpres kepada Presiden, yang salah satunya adalah rancangan Perpres tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan.
Berikut sebagian pasal rancangan Perpres tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan:
Bab III Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan Pasal 16 (1) Pemerintah wajib menyebarluaskan peraturan perundang-undangan yang telah diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia atau Berita Negara Republik Indonesia agar masyarakat mengetahui peraturan perundang-undangan tersebut dan memahami isi serta maksud yang terkandung. (2) Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri atau pimpinan lembaga pemerintah non departemen yang memprakarsai penyusunan peraturan perundang-undangan tersebut dengan berkoordinasi dengan Menteri dan Kementerian Negara Komunikasi dan Informasi. (3) Ketentuan mengenai pedoman penyebarluasan peraturan perundang-undangan diatur dengan Peraturan Menteri. Pasal 17 Penyebarluasan Peraturan Daerah dilakukan oleh pemerintah daerah masing-masing. Pasal 18 Peraturan perundang-undangan yang dicetak dan akan disebarluaskan wajib mengacu pada dokumen resmi yang diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, Lembaran Daerah, atau Berita Daerah. |
Namun, buat para perancang peraturan perundang-undangan tidak ada kesalahan yang sifatnya sepele kalau menyangkut teks perundang-undangan. Menurut salah seorang perancang peraturan perundang-undangan di Departemen Hukum dan HAM Pocut Eliza, kesalahan dalam hal titik atau koma sekalipun tidak bisa disebut kesalahan sepele.
Pocut yang karena pekerjaannya sering membeli buku-buku mengenai peraturan perundang-undangan mengatakan kerap menemukan banyak terbitan yang memiliki kesalahan cetak. Padahal, jelasnya, peraturan perundang-undangan yang dimuat dalam terbitan itu seharusnya sama persis hingga titik-komanya dengan dokumen resmi pemerintah baik itu berupa Lembaran Negara atau Berita Negara.
Pocut yang ditemui hukumonline di kantornya di Direktorat Peraturan Perundang-undangan (18/3), mengatakan bahwa dalam waktu dekat pemerintah akan menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) yang mengatur soal pengesahan, pengundangan, hingga penyebarluasan peraturan perundang-undangan.
Dijelaskan oleh Pocut, di dalam salah satu pasal rancangan Perpres itu disebutkan bahwa peraturan perundang-undangan yang dicetak dan akan disebarluaskan wajib mengacu pada dokumen resmi yang diundangkan dalam Lembaran Negara RI, Berita Negara RI, Lembaran Daerah, atau Berita Daerah. Aturan itu, ujarnya, diharapkan akan diperhatikan oleh para penerbit buku tentang perundang-undangan.
Pocut yang juga salah seorang penyusun rancangan Perpres tersebut menjelaskan bahwa kewajiban untuk menyebarluaskan peraturan perundang-undangan tetap menjadi beban pemerintah. Sedangkan, penyebarluasan peraturan perundang-undangan dalam bentuk Peraturan Daerah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah masing-masing.