Kalau di pewayangan ada Sri Krishna yang menjaga takdir, gunjang ganjing pro dan anti Gus Dur tidak ada yang tahu bagaimana akhirnya, dan siapa law enforcer-nya. Gus Dur dipilih secara konstitusional oleh lembaga wakil rakyat. Dia sah menjabat fungsi lembaga kepresidenan. Dia sah menjalankan tugas-tugas pemerintahan. Karena diangkat oleh wakil rakyat berdasarkan konstitusi, Gus Dur hanya bisa dijatuhkan oleh lembaga perwakilan rakyat juga hanya berdasarkan konstitusi.
Buat yang anti Gus Dur, Buloggate adalah alasan kuat untuk mengarah ke impeachment. Buat yang pro-Gus Dur, pendanaan dari Sultan Brunei untuk tujuan kemanusiaan kok disalahkan. Selain itu, rasanya kita tidak melihat "kesalahan-kesalahan kecil" Gus Dur lainnya kecuali pernyataan-pernyataannya yang kadang mengagetkan.
Konsitusi kita kan tidak melarang seorang Presiden untuk melucu. Konstitusi kita juga tidak melarang seorang Presiden untuk berkomentar menyakitkan. Bahkan menuduh seseorang, sebelum lembaga lain yang lebih berwenang selesai melakukan penyelidikan dan menentukan apakah seseorang atau sekelompok orang dituntut secara hukum atau bersalah secara hukum. Sebagai puncak eksekutif, presiden tidak kebal hukum. Jadi siapa yang merasa terhina, bisa saja menggugat atau mengadukan presiden.
Demokrasi menjamin siapapun berbicara tentang Presiden Indonesia, siapapun dia, sepanjang bukan fitnah yang melanggar hak-hak pribadi Presiden atau penghinaan atas Kepala Negara. Tapi baru kali ini terjadi dalam sejarah Indonesia, orang begitu bebas bicara dan memaki Presiden. Yang mengherankan, dan mungkin bagusnya, Presiden kita ini menerimanya sebagai wacana demokrasi, seakan itu semua terjadi di rapat pimpinan NU atau pesantren.
Berkecamuknya perdebatan antara yang pro dan anti Gus Dur sudah cukup memuakkan rakyat banyak karena rakyat hanya merasa dipakai sebagai dasar argumen mereka. Padahal siapapun tahu apa latar belakang debat kusir itu. Kurawa lebih jujur bahwa mereka mau mengangkangi kekuasaan atas Astina. Pandawa juga jujur bahwa mereka menuntut hak waris mereka atas Astina. Dan di sana ada Sri Krishna yang bertugas untuk menjaga bahwa akhirnya takdir berjalan untuk kedua kaum itu sesuai dengan garis yang ditetapkan para dewa.
Sekarang rakyat tidak lagi berfikir siapa baik dan siapa jahat. Rakyat tidak peduli siapa yang berkuasa. Rakyat hanya ingin demokrasi berjalan. Hak asasi manusia dihargai. Konflik kemanusiaan diakhiri. Ekonomi dipulihkan. Pengangguran dikurangi. Harga-harga kebutuhan pokok dijaga tidak melambung. Supremasi hukum ditegakkan. Korupsi dihentikan. Kalau mereka yang diserahi jabatan publik berdasarkan pemilihan umum yang sah bisa melaksanakan itu, silakan jalan terus. Kalau mereka belum benar kerjanya, silakan diperingati. Kalau mereka melanggar konstitusi, silakan mundur atau dipecat. Mereka yang di luar garis, silakan kritis, dengan keras sekalipun, dan jangan terburu-buru ingin berkuasa untuk alasan-alasan remeh. Apalagi alasan-alasan yang sangat pribadi seakan-akan dirinya yang paling suci bersih dan tanpa cacad.
Rakyat tidak sedang menonton Mahabharata atau Baratayudha yang berakhir dengan tragis. Bahkan untuk Pandawa sekalipun yang kehilangan saudara-saudaranya sendiri, termasuk kaum Kurawa yang kerabat dekatnya. Rakyat sedang menanti pemulihan krisis multidimensi. Rakyat sedang berada di tengah revolusi teknologi yang meledak-ledak. Rakyat sedang berada dalam ancaman globalisasi yang bisa menghancurkan daya saing mereka. Rakyat membutuhkan pemerintahan yang bisa memimpin mereka mengatasi soal-soal itu. Rakyat membutuhkan oposisi yang kuat dan sehat yang mampu menekan pemerintah untuk mengatasi soal-soal itu.