Jika Traveloka masih terlibat perselisihan, maka Traveloka tidak menggunakan jalur arbitrase, melainkan menunjuk yurisdiksi eksklusif dari pengadilan Republik Singapura untuk menyelesaikan sengketa secara litigasi.
Tidak ada ketentunya yang sifatnya komprehensif di dalam kerangka hukum mengenai pilihan hukum dan pilihan forum dalam hukum Indonesia. Secara umum, pihak yang terlibat dalam bisnis memliki kebebasan dalam memilih pilihan hukum dan pilihan forum yang berlaku di dalam perusahannya sesuai dengan kontraknya.
Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, John Lumbantobing, mengatakan ada empat Batasan, baik secara umum maupun secara spesifik dalam kontrak bisnis internasional.
“Pada umumnya dalam RUU Hukum Perdata Internasional, pilihan hukum atau pilihan forum dalam kontrak itu mesti ada kaitannya dengan para pihak. Ketika ada dua perusahaan Indonesia yang membuat pilihan hukum di Singapura, maka perusahaan ini tidak bisa memilih hukum di negara lain,” ucap John dalam acara Live Instagram Hukumonline Academy bertajuk “Problematika Pilihan Hukum dan Pilihan Forum dalam Kontrak Bisnis Internasional”, Jumat (12/11).
“Batasan selanjutnya adalah public policy, lalu diikuti dengan pilihan hukum dan pilihan forum yang ada kaidah hukum memaksa, terlepas dari apa pilihan hukum para pihak” tambah John.
Di sisi lain, adanya hukum perlindungan konsumen Indonesia berlaku untuk melindungi konsumen Indonesia. Jika sebuah transaksi bisnis terjadi di Indonesia maka terlepas dari pilihan hukum luar negeri yang digunakan dalam kontrak tetap ada ketentuan memaksa dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang berlaku di Indonesia.
“Lalu adanya pembatasan terkait dengan bidang-bidang area hukum spesifik yang mungkin tidak bisa dilakukan pilihan hukum atau pilihan forumnya. Contohnya adalah kontrak kerja yang masih diperdebatkan, apakah pilihan hukum bisa dilakukan di dalam kontrak kerja terutama pada pekerja asing,” lanjut John.