Namun kemudian, pada Oktober lalu, Menteri Agama Said Agil Husin Al Munawar memutuskan untuk menghentikan penyebarluasan draf KHI setelah ada protes dari sejumlah tokoh agama, termasuk Majelis Ulama Indonesia. Padahal, draf itu baru pertama kali dikonsultasikan ke publik dalam sebuah acara di Hotel Aryaduta Jakarta.
Pengganti Said Agil, M. Maftuh Basuni bersikap serupa. Secara institusional, Departemen Agama melarang untuk membuka kembali diskusi tentang KHI. Keberadaan naskah itu pun tidak diakui. Maftuh Basuni kembali menegaskan larangan itu dan menutup pintu rapat-rapat untuk KHI. Draf yang memuat revisi KHI yang disiapkan Tim Pengarusutamaan Gender Departemen Agama bukan hanya saya tunda, tetapi saya batalkan, kata Basuni di sela-sela ulang tahun Majelis Internasional Ilmuwan Muslimah di Jakarta, medio Februari lalu.
Di mata Komnas Perempuan, pelarangan itu sama saja mengingkari hak masyarakat untuk berpendapat dan menutup akses publik untuk berdialog secara ilmiah. Ketua Komnas Perempuan, Kamala Chandrakirana mengatakan bahwa Komisi yang dia pimpin tidak pada posisi setuju atau tidak setuju terhadap draf itu. Yang direkomendasikan Komnas Perempuan adalah membuka ruang dialog bagi semua pihak mengenai sesuatu pemikiran yang progresif.
Penolakan yang dilegitimasi oleh institusi negara merupakan pengingkaran atas hak warga untuk berpendapat dan hak publik untuk berdialog tentang ide-ide baru, ujar Kamala.
Komnas melihat bahwa kehadiran draf KHI justru untuk melindungi perempuan. Di berbagai daerah, terjadi pembatasan terhadap perempuan atas nama agama. Sebuah kajian yang dilakukan LSM Rahima menunjukkan adanya kebijakan Pemda yang secara khusus diarahkan kepada perempuan. Antara lain, di Tasikmalaya ada peraturan tentang pakaian dinas perempuan PNS (Perda No. 4 Tahun 2002), dan larangan bagi perempuan di Sumatera Barat untuk keluar di malam hari antara pukul 22.00 hingga 05.00 WIB.