Pemerintah mengkaji pemberian insentif bagi daerah yang mampu memenuhi target pembangunan milenium (Millenium Development Goals/MDGs).
Demikian Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), Armida Salsiah Alisjahbana. "Kemungkinan ada semacam insentif bagi daerah terkait pencapaian MDGs, bahkan yang sekadar ada kemajuan pencapaian MDGs," katanya dalam konferensi pers di Kantor Bappenas, Jakarta, Senin (27/9).
Rencana itu dilandasi pemikiran keberhasilan pencapaian MDGs sangat bergantung pada peran dan kemampuan daerah. Sehingga pemerintah daerah akan didorong membuat rencana aksi pencapaian MDGs paling lambat tahun 2011.
Meski demikian, Armida belum dapat menjelaskan bentuk insentif yang akan diberikan. Sebab, mekanisme ini harus dibicarakan terlebih dahulu dengan Kementerian Keuangan. "Belum tahu, mungkin dalam mekanisme Dana Alokasi Khusus," lanjutnya.
Pemerintah, melalui Instruksi Presiden No 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan, menetapkan MDGs sebagai salah satu program percepatan pembangunan nasional. Delapan bidang menjadi perhatian utama untuk Indonesia. Pertama, pemberantasan kemiskinan dan kelaparan. Kedua, pencapaian pendidikan dasar untuk semua. Ketiga, pencapaian kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.
Kemudian, penurunan angka kematian anak. Kelima, peningkatan kesehatan ibu. Keenam, pengendalian HIV/AIDS dan penyakit menular lainnya. Ketujuh, penjaminan kelestarian lingkungan, dan terakhir pengembangan program pendukung demi percepatan tercapainya MDGs.
Sejauh ini, lanjut Armida, pencapaian target MDGs Indonesia berjalan dengan baik. Hal ini didukung laporan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Disebutkan, dalam laporan UN MDGs Report 2010 menunjukkan kinerja target MDGs Indonesia sesuai dengan data yang dimiliki PBB.
Meski demikian, Armida mengakui penilaian tersebut bersifat umum. Ada kekurangan dalam masing-masing bidang, masih ada kekurangan yang memerlukan upaya lebih dalam.
Ia mencontohkan dalam bidang kelestarian lingkungan hidup. Upaya pemberantasan pembalakan liar sangat memerlukan komitmen pemerintah daerah. Apalagi, lanjutnya, Indonesia memiliki kesepakatan Letter of Intent (LoI) dengan Norwegia untuk mengatasi emisi melalui moratorium penebangan hutan selama dua tahun.
Armida juga meminta pemerintah daerah belajar berhemat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Selama ini, alokasi dana ABPD untuk belanja pegawai sangat besar. Bahkan seingkali mengalahkan alokasi untuk belanja modal.
"Dari rapat kerja nasional di Bogor kemarin, terungkap bahwa banyak daerah yang 50 persen lebih anggarannya untuk belanja pegawai," sergahnya.
Akibatnya, lanjut Armida, kemampuan APBD untuk membiayai program seperti kesehatan atau untuk menggerakkan ekonomi daerah sangat terbatas. Karena itu, pemerintah mendorong agar penggunaan dan penyerapan APBD bisa lebih efektif terutama untuk program prioritas MDGs.
Peran Swasta
Pemerintah, lanjut Armida, akan mendorong keterlibatan semua pihak untuk mencapai target MDGs. Selain itu, program Corporate Social Responsibility (CSR) juga menjadi andalan. Armida berharap, perusahaan merancang program ini untuk membantu percepatan pencapaian MDGs. "Terutama daerah dimana mereka beroperasi," tandasnya.
Untuk itu, Armida meminta pemerintah daerah meningkatkan inisiatif mendekati perusahaan yang ada di daerah masing-masing. Perusahaan, terutama yang besar, pada umumnya sudah menyisihkan dana untuk program CSR mereka. Karena tidak ada arahan mengenai penyalurannya, biasanya perusahaan memiliki mekanisme berbeda. "Harus ada harmonisasi pelaksanaan MDGs dengan sumber CSR perusahaan," katanya.
Dana CSR swasta inilah yang menurut Armida harus 'dikejar' pemerintah daerah. "Pemda harus aktif mendekatinya. Tingkatkan komunikasi," tegasnya. Apalagi, perusahaan juga berkepentingan atas suksesnya program CSR. Dengan keberhasilan program CSR, perusahaan akan lebih diterima dan mudah berintegrasi dengan masyarakat sekitar daerah operasinya.