Keempat, Jokowi mengakui telah mendapatkan laporan dari Menteri Dalam Negeri mengenai kesiapan anggaran. ”Nanti saya minta laporan mengenai antisipasi kerawanan dan keamanan dalam pilkada 2020 ini yang menyangkut kurang lebih 270 Pilkada, baik pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota,” tutupnya.
Terkait anggaran, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian saat bertemu dengan KPU akhir Juli lalu telah menegaskan permasalahan anggaran yang sebelumnya sempat terhambat kini sudah mengalami perkembangan yang signifikan. Pembicaraan dengan Menteri Keuangan (Menkeu) terkait anggaran yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) juga sudah terselesaikan dengan baik.
“Kemudian terkait personel, apakah ada masalah kita selesaikan. Kami akan mendukung apa yang menjadi kewenangan Kemendagri khususnya masalah anggaran, administrasi dan lain-lain,” jelas Tito.
Sementara terkait pelaksanaan Pilkada 2020 yang digelar dimasa pandemi Covid-19, menurut Tito, antara KPU dengan Kemendagri memiliki semangat yang sama untuk menjadikan pemilihan sebagai gerakan perlawanan Covid-19. Apalagi dengan sumberdaya (penyelenggara) yang mencapai 3 juta hingga tingkat RT/RW. Tito menyakini KPU bisa menjadi agen dalam perlawanan Covid-19.
“Kita punya visi sama agar pemilihan jadi momentum penting. Penyelenggara bisa menjadi agen perlawanan Covid-19 membuat masyarakat bergerak. Silakan adu gagasan menyelesaikan persoalan Covid-19 didaerahnya,” ucap Tito.
Hal senada disampaikan Ketua KPU RI Arief Budiman. Menurut Arief persiapan pelaksanaan Pemilihan 2020 semakin baik. Anggaran yang dibutuhkan untuk penyelenggaran Pemilihan 2020 juga semakin berkembang di mana untuk anggaran yang berasal dari APBN untuk tahap pertama seluruhnya telah ditransfer ke masing-masing daerah penyelenggara Pemilihan 2020.
Sementara yang berasal dari Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) prosesnya telah mengalami perkembangan yang signifikan. “Untuk APBD ada 212 daerah yang sudah 100 persen, sebagian besar (58 daerah) itu antara 40-80 persen. Hanya 3 atau 2 daerah saja yang masih dibawah 40 persen,” terang Arief.
Pertemuan dengan Kemendagri menurut Arief juga menjadi ruang pembahasan draft peraturan KPU (PKPU) yang segera akan dibahas bersama DPR RI. Setidaknya ada tiga draft PKPU yang harus segera dibahas bersama antara lain PKPU kampanye, PKPU dana kampanye serta PKPU pencalonan.
Arief meyakini dengan perkembangan kesiapan Pemilihan 2020 yang signifikan ini, optimisme menuju 9 Desember 2020 yang sukses makin besar. “Mudah-mudahan itu tidak menghalangi implementasi tahapan karena anggaran sudah tersedia,” tutupnya.