Ini 10 Peraturan Terpopuler 2019
Kaleidoskop Hukumonline:

Ini 10 Peraturan Terpopuler 2019

Mulai peraturan pengelolaan keuangan daerah, jenis usaha wajib amdal, terbitnya Perubahan UU Perkawinan yang mengubah batas usia perkawinan menjadi 19 tahun, polemik Perubahan UU KPK, kenaikan iuran BPJS/JKN, hingga percepatan pembangunan ekonomi kawasan Provinsi Jawa Timur.

Tim Hukumonline
Bacaan 2 Menit

 

Iuran ini berlaku mulai Januari 2020 mendatang. Terbitnya Perpres kenaikan iuran BPJS Kesehatan ini menimbulkan penolakan di masyarakat karena dinilai memberatkan. Alhasil, Perpres ini berujung digugat ke Mahkamah Agung (MA) oleh komunitas advokat dan komunitas pasien cuci darah melalui judicial review.

 

Selengkapnya bisa merujuk artikel ini dan ini.

 

9.    PP No. 80 Tahun 2019tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE)

PP No. 80 Tahun 2019 ini ditandatangani Presiden Jokowi pada 20 November 2019. PP ini merupakan pelaksanaan ketentuan Pasal 66 UU Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. PMSE adalah perdagangan yang transaksinya dilakukan melalui serangkaian perangkat dan prosedur elektronik oleh pelaku usaha, konsumen, pribadi, dan instansi penyelenggara negara (para pihak)Para pihak harus memperhatikan tujuh prinsip yakni itikad baik, kehati-hatian, transparansi, keterpercayaan, akuntabilitas, keseimbangan serta adil dan sehat. 

 

Selengkapnya bisa merujuk artikel ini.

 

10.  Perpres No. 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik – Bangkalan – Mojokerto –Surabaya – Sidoarjo – Lamongan, Kawasan Bromo – Tengger – Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan                            

 

Perpres ini ditandatangani Presiden Jokowi pada 20 November 2019 dan diundangkan dalam Lembaran Negara pada 25 November 2019. Intinya, Perpres ini diarahkan untuk meningkatkan investasi dan pertumbuhan ekonomi kawasan yang berdampak pada perekonomian regional dan nasional, sehingga perlu dilakukan percepatan pembangunan di kawasan-kawasan tersebut dan sekitarnya.  

 

Ingin mengetahui lebih lanjut perihal Informasi Keberlakuan, Sejarah Peraturan, Dasar Hukum dan Peraturan Pelaksana? Segera berlangganan!

 

Untuk diketahui, Pusat Data Hukumonline.com menyediakan akses ke lebih dari 100.000 koleksi Peraturan Perundang-undangan dan Putusan Pengadilan. Pusat Data Hukumonline memiliki fitur yang memungkinkan penggunanya mendapatkan informasi perihal Status Keberlakuan, Sejarah Peraturan, Dasar Hukum dan Peraturan Pelaksana dari suatu peraturan. Informasi lebih lanjut di sini.

Tags:

Berita Terkait