Demikian juga akhir tahun ini MK juga memberikan solusi bagi industri pembiayaan yang terancam pailit melalui PKPU. Melalui Putusan MK Nomor 23/PUU-XIX/2021 disebutkan bahwa terhadap putusan pailit yang berawal dari permohonan PKPU yang diajukan kreditor dapat diajukan upaya hukum kasasi. Artinya jika perusahaan pembiayaan dalam hal ini sebagai debitor dan terancam pailit maka masih ada upaya hukum untuk menyelamatkan diri berdasarkan Putusan MK Nomor 23/PUU-XIX/2021 yang diputuskan beberapa hari lalu.
Sebaliknya, jika perusahaan pembiayaan dalam hal ini sebagai kreditor maka Putusan MK Nomor 23/PUU-XIX/2021 tentang uji materiil Pasal 235 ayat (1) dan 293 ayat (1) Undang-Undang nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUKPKPU) dapat menjadi ancaman tersendiri karena penyelesaian persoalan dengan debitor bermasalah yang diselesaikan melalui jalur Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang berpotensi menjadi lebih lama karena memungkinkan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung (MA) atas putusan pengadilan niaga yang semula tidak dapat dilakukan upaya hukum kasasi.
Hal ini menjadi tantangan bagi industri pembiayaan. Selain mendapatkan COF yang kompetitif maka manajemen keuangan dan keputusan penyelesaian sengketa, utamanya utang-piutang menjadi bagian penting dalam industri pembiayaan untuk bersaing di tahun 2022.
*)Dr. Rio Christiawan,S.H.,M.Hum.,M.Kn., Associate Profesor, Pakar Corporate and Financing Law, International Business Law Program, Universitas Prasetiya Mulya.
Catatan Redaksi: Artikel Kolom ini adalah tulisan pribadi Penulis, isinya tidak mewakili pandangan Redaksi Hukumonline. Artikel ini merupakan kerja sama Hukumonline dengan Universitas Prasetiya Mulya dalam program Hukumonline University Solution. |