Klinik Hukumonline terus berupaya memberikan akses terhadap informasi hukum yang up-to-date dan terpercaya melalui berbagai artikel yang dikemas dengan ringkas dan mudah dicerna. Selain itu, informasi-informasi tersebut juga kami sajikan dalam bentuk infografis, video YouTube, dan ada pula layanan chatbot dengan Legal Intelligent Assistant (LIA).
Kamu juga bisa mendengarkan perbincangan isu hukum yang seru dan menarik melalui Hukumonline Podcast lewat berbagai platform podcast yang tersedia.
Berikut ini 10 artikel Klinik Hukumonline terpopuler di media sosial berdasarkan pemantauan tim Klinik selama sepekan terakhir. Mulai dari cara menafsirkan perjanjian berdasarkan KUH Perdata, hingga bisa tidaknya pasangan yang menikah siri membuat kartu keluarga (KK). Jangan lupa klik masing-masing artikel ya!
Lazimnya, hubungan kontraktual diawali dengan tahap pra-kontrak. Pada fase ini, para pihak saling bernegosiasi dan berusaha menyamakan semua perbedaan yang ada. Sehingga, pada tahap penutupan kontrak, para pihak dianggap telah memahami semua klausul yang tertera dalam kontrak.
Meski demikian, perbedaan penafsiran seringkali masih muncul, terutama pada tahap pelaksanaan kontrak. Bagaimana hal ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)?
Pengadaan barang/jasa oleh perusahaan swasta pada dasarnya merujuk pada peraturan internal masing-masing perusahaan. Namun menurut hemat kami, ketentuan yang dibuat tentunya juga harus memperhatikan kaidah-kaidah dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat termasuk pula larangan bersekongkol.
Somasi (somatie atau legal notice) adalah teguran terhadap pihak calon tergugat. Tujuan diberikannya somasi adalah memberi kesempatan kepada pihak calon tergugat untuk berbuat sesuatu atau menghentikan suatu perbuatan sebagaimana tuntutan pihak penggugat. Bagaimana cara membuatnya? Adakah format khusus atau aturan baku untuk membuat somasi? Klinik untuk tahu jawaban selengkapnya.
Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI), perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh pegawai pencatat nikah. Karena nikah siri tidak dicatat oleh pegawai pencatat nikah dan tidak ada akta nikahnya, maka tidak terdapat dokumen yang diakui oleh hukum bahwa sepasang suami-istri telah menikah dan sah secara agama. Lalu, apa upaya hukum yang bisa dilakukan?
Berdasarkan kebijakan pengupahan yang termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, pengusaha diperkenankan untuk membayar upah pekerja/buruh berdasarkan satuan waktu secara harian dengan tetap berpedoman pada kebijakan pengupahan lainnya seperti tidak melanggar ketentuan upah minimum yang berlaku di daerah masing-masing. Bagaimana aturan perhitungan gaji harian tersebut?
Status karyawan kontrak dalam hukum ketenagakerjaan disebut dengan karyawan dengan status Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT). Jika menilik dari peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini, PKWT hanya dapat dilakukan dengan keseluruhan jangka waktu dan perpanjangannya maksimal selama 5 tahun.
Bagaimana hukumnya jika ada karyawan PKWT yang sudah bekerja selama 5 tahun diminta mengundurkan diri lalu membuat surat lamaran pekerjaan lagi ke perusahaan yang sama?
Pada dasarnya, setiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan perkawinan ini penting sekali, sebab jika tidak dicatatkan, maka perkawinan tersebut tidak diakui oleh negara dan menimbulkan konsekuensi hukum tertentu. Meski tidak diakui negara, pasangan yang menikah siri dapat dimasukkan ke dalam 1 kartu keluarga.
Pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen dan penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan dilaksanakan oleh pemerintah, masyarakat, dan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM). Bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukan oleh masing-masing pihak tersebut? Dan apa saja upaya hukum yang dapat ditempuh pihak yang dirugikan dalam transaksi jual beli online?
Penyusunan perjanjian waralaba wajib memuat klausula mengenai tata cara perpanjangan, pengakhiran dan pemutusan waralaba sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba. Oleh karena itu, pihak dalam perjanjian waralaba berhak untuk mengakhiri dan/atau memutuskan perjanjian waralaba pada kondisi yang telah disepakati sebelumnya dalam perjanjian waralaba.
Apabila pengakhiran waralaba dilakukan berdasarkan keadaan/kondisi dan dengan cara yang tidak sesuai dengan perjanjian, dimungkinkan mengajukan gugatan wanprestasi (ingkar janji) kepada pihak yang mengakhiri tersebut.
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memberikan pengaturan secara khusus bagi setiap pelaku tindak pidana narkotika yang dijatuhi pidana denda namun tidak dapat membayar denda tersebut, yaitu penjatuhan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar.
Demikian 10 artikel pilihan pembaca yang paling ‘laris’ sepekan kemarin. Jika kamu punya pertanyaan, silakan kirim pertanyaan ke www.hukumonline.com/klinik. Kamu perlu log in dahulu sebelum mengajukan pertanyaan. Tapi sebelum kirim, silakan cek arsip jawabannya dulu ya! Siapa tahu sudah pernah dijawab oleh tim Klinik.
Tertantang menjawab soal hukum seperti di atas? Bergabunglah menjadi Mitra Klinik di Klinik Hukumonline Festival 2021 dan segera daftarkan lembaga Anda!
Kamu juga bisa terus mengikuti perkembangan informasi hukum terkini setiap harinya lewat sosial media Klinik Hukumonline di Facebook, Instagram, dan Twitter!