Sekretaris Jenderal MPR RI, Dr. Ma’ruf Cahyono, S.H., M.H.
The Cahyono Institute
Di depan anggota MPR Periode 2014-2019, saat Joko Widodo dilantik menjadi Presiden Periode 2014-2019, 20 Oktober 2014, dalam sambutan Presiden Joko Widodo dengan tegas dan lantang mengatakan, kita harus bekerja dengan sekeras-kerasnya untuk mengembalikan Indonesia sebagai negara maritim. Samudra, laut, selat, dan teluk adalah masa depan peradaban kita. Kita telah terlalu lama memunggungi laut, memunggungi samudra, memunggungi selat dan teluk. Kini saatnya kita mengembalikan semuanya sehingga’Jalesveva Jayamahe-di Laut Justru Kita Jaya’, sebagai semboyan nenek moyang kita di masa lalu, bisa kembali membahana.
Apa yang disampaikan Presiden Joko Widodo merupakan bentuk reaktualisasi, reorientasi, dan revitalisasi dari potensi yang ada di dunia kemaritiman dan kelautan Indonesia. Menggali potensi dunia maritim atau kelautan merupakan suatu yang lumrah atau ada dalam pemerintahan dari masa ke masa, sejak Presiden Sekarno, Soeharto, BJ. Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati, dan Susilo Bambang Yudhoyono sektor ini selalu diperhatikan, diolah, dieksplorasi, dan dieksploitasi, sesuai dengan kebutuhan zamannya.
Presiden Joko Widodo mengajak bangsa Indonesia untuk tidak lagi memunggungi lautan, sebab di sana merupakan kekayaan yang belum dikelola secara maksimal. Selama ini bangsa Indonesia bisa jadi lebih fokus mengeksplorasi dan mengeksploitasi apa yang ada di darat. Kalau kita lihat kebijakan dari pemerintahan yang ada, terutama pada masa Presiden Soeharto, bangsa ini fokus pada dunia pertanian. Hal demikian sangat wajar sebab jumlah petani di Indonesia pada masa itu bisa dikatakan sangat dominan serta lahan yang ada masih terbilang luas.
Proses pembangunan pertanian pada masa Presiden Soeharto tidak terlepas dari program pembangunan yang dilakukan oleh Presiden Soekarno. Presiden pertama ini juga konsen pada pembangunan dunia pertanian apalagi dia mengingikan petani seperti Marhaen, seorang petani di Jawa Barat, yang hidupnya penuh dengan kemandirian dan bisa mencukupi dirinya sendiri.
Bentuk dari program pembangunan yang dilakukan oleh Presiden Soekarno untuk mendukung pembangunan dunia pertanian di antaranya dengan membangun Petrokimia di Gresik, Jawa Timur. Dalam sumber yang ada disebut, kontrak pembangunan ditandatangani pada 10 Agustus 1964 dan mulai berlaku pada tanggal 8 Desember 1964. Dilihat pada tahunnya adalah tahun di mana Soekarno masih berkuasa. Meski dalam perjalanan Petrokimia diresmikan oleh Presiden Soeharto pada 10 Juli 1972, tanggal inilah yang kemudian ditetapkan sebagai hari jadi PT. Petrokimia Gresik.
Presiden Soekarno membangun Petrokimia di Gresik setelah sebelumnya membangun PT. Pupuk Sriwidjaja, Palembang, Sumatera Selatan, tahun 1959. Pabrik-pabrik itu dibangun untuk memproduksi pupuk-pupuk yang dibutuhkan oleh petani guna meningkatkan produksi pada lahan-lahan yang ada.
Dengan berdirinya pabrik-pabrik pupuk yang ada memudahkan Presiden Soeharto untuk meningkatkan produksi pangan dalam negeri guna mengurangi ketergantungan impor beras dari negara lain. Untuk itu Presiden Soeharto pada masa-masa pemerintahannya terutama sebelum tahun 1984, sangat intens dan fokus pada dunia pertanian. Pada masa-masa itu, lahan di Jawa bisa dikatakan sangat memadai meski demikian dirinya mengadakan program transmigrasi. Program dengan dalih mengentaskan kemiskinan ini menawarkan dan mengajak masyarakat di Jawa dan Bali untuk ditempatkan di lahan-lahan yang ada di Sumatera, Kalimantan, ada pula yang di Sulawesi, dan di sana mereka dijadikan petani, entah sebelumnya mereka petani atau profesi lainnya. Diharap dari lahan-lahan yang diberikan seluas dua hektare itu, mereka mampu menghasilkan padi hingga beras.