Pemilihan Umum (Pemilu) yang baru saja digelar di Indonesia menjadi momen penting dalam perkembangan negara. Kemungkinan banyak perubahan yang akan terjadi setelah pemimpin eksekutif dan legislatif baru yang terpilih menjalankan tugasnya.
Annysa Ayu Putri, seorang pengacara perempuan muda memiliki pandangan bahwa momen pergantian kepala negara identik dengan perubahan peraturan dan kebijakan. Hal ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian pada pelaksanaan peraturan perundang-undangan.
Sebagai seorang lawyer, dia harus siap atas setiap perubahan dan cepat beradaptasi serta mempergunakan momentum tersebut. Seorang praktisi hukum perlu kemampuan untuk menginterpretasikan bunyi peraturan dan memberikan petunjuk bagi kliennya dalam mendukung kepentingan bisnisnya.
Pada masa awal kariernya sebagai pengacara, Annysa telah berkesempatan melihat dinamika serta transisi dalam perkembangan politik hukum, ekonomi dan bisnis yang cukup ekstrem. Dalam waktu kurang dari delapan tahun terakhir cukup banyak perubahan yang terjadi, terutama yang terkait bidang hukum dan peraturan perundang-undangan di Indonesia.
Momen monumental seperti perubahan rezim perizinan dengan pengajuan manual menjadi perizinan melalui sistem elektronik melalui OSS (Online Single Submission), pandemi Covid-19 dan omnibus law, memaksa Annysa untuk dapat cepat belajar dan beradaptasi.
Meski menyadari akan adanya perubahan peraturan dan kebijakan yang berpengaruh pada profesinya, perempuan berusia 28 tahun ini melihat ada potensi peningkatan aktivitas ekonomi dan bisnis setelah proses Pemilu selesai. Makanya, dia merasa perlu untuk terus meningkatkan potensi diri dalam menjemput kesempatan yang ada.
Annysa merupakan pribadi yang senang mendalami isu-isu hukum bisnis dan perdata. Pengacara perempuan lulusan Universitas Indonesia ini adalah senior associate dari Karna Partnership (KARNA) law firm. Meski terbilang muda, pengalamannya berpraktik di dunia hukum sudah lebih dari enam tahun.