| Issue Number : 3429

Government Introduces New Tax and Non-Tax State Revenue Provisions within the Mineral-Mining Business Sector

In order to create greater certainty in terms of the collection of tax and/or Non-Tax State Revenue (Penerimaan Negara Bukan Pajak ­–PNBP”) from the mineral mining business sector, the government has issued Regulation No. 37 of 2018 on the Imposition of Tax and/or Non-Tax State Revenue within the Mineral-Mining Business Sector (“Regulation 37/2018”).[1]
 
In order to accomplish the abovementioned goal, Regulation 37/2018 specifically addresses the following areas:
......

Sudah memiliki akun? Masuk

Hukumonline Pro

Berlangganan sekarang untuk akses tak terbatas ke berbagai Analisis Hukum!

Tingkatkan kualitas penelitian hukum Anda dengan berlangganan Paket Professional Hukumonline Pro dan dapatkan lebih banyak analisis hukum untuk referensi yang komprehensif

PRO PLUS

Rp 7.500.000

per bulan

  • Semua Fitur Paket Professional
  • Layanan Penerjemahan Peraturan
  • Precedent Hukumonline
  • Virtual Discussion

PROFESSIONAL

Rp 4.500.000

per bulan

  • Semua Fitur Paket Standard
  • Terjemahan Peraturan
  • Peraturan Konsolidasi
  • Premium Stories
  • Monthly Law Review (MLR)
  • Indonesian Law Digest (ILD)

STANDARD

Rp 2.500.000

per bulan

  • Indonesian Legal Brief (ILB)
  • Daily Updates
  • Bantuan Layanan Pencarian Peraturan
  • Pusat Data Peraturan dan Putusan Pengadilan Non-Precedent
In order to create greater certainty in terms of the collection of tax and/or Non-Tax State Revenue (Penerimaan Negara Bukan Pajak ­–PNBP”) from the mineral mining business sector, the government has issued Regulation No. 37 of 2018 on the Imposition of Tax and/or Non-Tax State Revenue within the Mineral-Mining Business Sector (“Regulation 37/2018”).[1]
 
In order to accomplish the abovementioned goal, Regulation 37/2018 specifically addresses the following areas:
......

Sudah memiliki akun? Masuk

Hukumonline Pro

Berlangganan sekarang untuk akses tak terbatas ke berbagai Analisis Hukum!

Tingkatkan kualitas penelitian hukum Anda dengan berlangganan Paket Professional Hukumonline Pro dan dapatkan lebih banyak analisis hukum untuk referensi yang komprehensif

PRO PLUS

Rp 7.500.000

per bulan

  • Semua Fitur Paket Professional
  • Layanan Penerjemahan Peraturan
  • Precedent Hukumonline
  • Virtual Discussion

PROFESSIONAL

Rp 4.500.000

per bulan

  • Semua Fitur Paket Standard
  • Terjemahan Peraturan
  • Peraturan Konsolidasi
  • Premium Stories
  • Monthly Law Review (MLR)
  • Indonesian Law Digest (ILD)

STANDARD

Rp 2.500.000

per bulan

  • Indonesian Legal Brief (ILB)
  • Daily Updates
  • Bantuan Layanan Pencarian Peraturan
  • Pusat Data Peraturan dan Putusan Pengadilan Non-Precedent