Selasa, Agustus 21, 2018 | Issue Number : 3429

Pemerintah Memberlakukan Ketentuan Perpajakan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak Baru untuk Bidang Usaha Pertambangan Mineral

Untuk meningkatkan kepastian hukum dalam pemungutan pajak dan/atau Penerimaan Negara Bukan Pajak (“PNBP”) pada bidang usaha pertambangan mineral, pemerintah menerbitkan Peraturan No. 37 Tahun 2018 tentang Perlakuan Perpajakan dan/atau Penerimaan Negara Bukan Pajak di Bidang Usaha Pertambangan Mineral (“PP 37/2018”).[1]

Untuk mencapai tujuan yang disebutkan di atas, PP 37/2018 secara khusus mengatur hal-hal berikut:

......

Sudah memiliki akun? Masuk

Hukumonline Pro

Berlangganan sekarang untuk akses tak terbatas ke berbagai Analisis Hukum!

Tingkatkan kualitas penelitian hukum Anda dengan berlangganan Paket Professional Hukumonline Pro dan dapatkan lebih banyak analisis hukum untuk referensi yang komprehensif

PRO PLUS

Rp 7.500.000

per bulan

Semua Fitur Paket Professional
Layanan Penerjemahan Peraturan
Precedent Hukumonline
Virtual Discussion

PROFESSIONAL

Rp 4.500.000

per bulan

Semua Fitur Paket Standard
Terjemahan Peraturan
Peraturan Konsolidasi
Premium Stories
Monthly Law Review (MLR)
Indonesian Law Digest (ILD)

STANDARD

Rp 2.500.000

per bulan

Indonesian Legal Brief (ILB)
Daily Updates
Bantuan Layanan Pencarian Peraturan
Pusat Data Peraturan dan Putusan Pengadilan Non-Precedent

Untuk mencapai tujuan yang disebutkan di atas, PP 37/2018 secara khusus mengatur hal-hal berikut:

......

Sudah memiliki akun? Masuk

Hukumonline Pro

Berlangganan sekarang untuk akses tak terbatas ke berbagai Analisis Hukum!

Tingkatkan kualitas penelitian hukum Anda dengan berlangganan Paket Professional Hukumonline Pro dan dapatkan lebih banyak analisis hukum untuk referensi yang komprehensif

PRO PLUS

Rp 7.500.000

per bulan