Pemerintah berencana mengubah Undang-Undang No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (UU Perindustrian) demi menyesuaikan paradigma industri nasional. Revisi tersebut menjadi inisiatif parlemen.
Untuk RUU Perindustrian menjadi inisiatif DPR. Saat ini posisinya masih berada di tangan Badan Legislasi, kata seorang sumber kepada hukumonline.com. Kementerian Perindustrian menginginkan penguatan tugas dan fungsinya selaku instansi teknis pembina industri.
Berikut beberapa poin yang diusulkan pemerintah dalam kerangka perubahan peraturan tersebut.
- Standardisasi industri;
- Peningkatan penggunaan produk dalam negeri;
- Jasa industri;
- Industri halal; dan
- Penguatan PPNS Perindustrian.















