Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) mengusulkan pendekatan land amnesty atau pengampunan pertanahan untuk masuk dalam Rancangan Undang-Undang tentang Reforma Agraria (RUU Reforma Agraria). Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda menilai pendekatan ini bisa menjadi alternatif penegakan hukum selain pidana di sektor pertanahan.
"Kami menawarkan penegakan hukum di bidang pertanahan melalui dua cara, pertama konvensional melalui penyelidikan, penyidikan, serta melalui denda dan land amnesty," kata dia.
Dibanding langsung melakukan pendekatan pidana, Rifqinizamy mengatakan pemerintah dapat menawarkan mekanisme denda kepada pengusaha yang memanfaatkan lahan di luar luasan hak guna usaha (HGU) yang diberikan. Besaran dendanya akan dihitung berdasarkan kerugian negara atas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang tidak dibayarkan.















