Pemerintah mengusulkan pemberian kewenangan kepada Menteri Perindustrian untuk mengevaluasi harga jual dan sewa lahan dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kawasan Industri. Direktur Jenderal Ketahanan, Perwilayahan, dan Akses Industri Internasional (KPAII) Kementerian Perindustrian Tri Supondy mengatakan mekanisme ini bertujuan untuk menjaga daya saing investasi dan mencegah praktik spekulasi lahan.
Tri menuturkan harga lahan pada prinsipnya tetap ditentukan berdasarkan mekanisme pasar. Namun, menurut dia, diperlukan instrumen pengawasan untuk memastikan harga yang ditetapkan pengelola kawasan industri tidak menghambat masuknya investasi.
"Pemerintah bukan bertujuan untuk mengintervensi pasar secara murni, melainkan hadir sebagai regulator untuk memastikan harga jual atau sewa tetap berada pada koridor kelayakan investasi sehingga daya saing kawasan tidak terdistorsi oleh spekulasi lahan," kata Tri.















