Ketua Pusat Administrasi Publik Universitas Katolik Parahyangan Tutik Rachmawati mendorong pemerintah menyusun Rancangan Undang-Undang tentang Pengadaan Barang dan Jasa Publik. Ia mengusulkan klausul mekanisme daftar putih (whitelist) bagi perusahaan.
Untuk membuktikan perusahaan-perusahaan pengada yang menggunakan uang negara, memenangkan pekerjaan tender, tapi tidak memikirkan diri sendiri dan hanya meraih profit, kata Tutik kepada Hukumonline.
Pihak pengada yang dimaksud ialah yang turut menciptakan nilai tambah dari kerja sama, misalnya perlindungan pada lingkungan, merekrut tenaga kerja disabilitas atau mengutamakan pekerja perempuan.
