Kejaksaan Agung (Kejagung) mendorong penyelesaian revisi Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU 30/1999). Hal tersebut sejalan dengan upaya Kejagung dalam membangun Adhyaksa Chambers sebagai opsi alternative dispute resolution nasional yang fokus menangani sengketa antar-kementerian/lembaga, antar Badan Usaha Milik Negara (BUMN), hingga konflik Proyek Strategis Nasional (PSN).
Harapannya bisa parallel dengan pengembangan Adhyaksa Chambers yang menjadi opsi penyelesaian dispute nasional, ungkap Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) Narendra Jatna kepada Hukumonline.















