Pemerintah akan merevisi Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) (UU 18/2017). Hal tersebut dilakukan terkait transformasi Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) menjadi Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) dalam Kabinet Merah Putih.
Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Kepala BP2MI Abdul Kadir Karding mengatakan, revisi UU 18/2017 dilakukan untuk memberikan kepastian hukum bagi pekerja migran dari potensi eksploitasi dan ketidakpastian hukum di luar negeri. Kita akan ajukan revisi sebagai konsekuensi dari perubahan tersebut, ungkap Karding kepada Hukumonline.















