Hingga saat ini pemerintah belum menetapkan kadar tar dan nikotin dalam Rancangan Peraturan Pemerintah tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (UU 17/2023). Saat pembahasan kadar tar dan nikotin sempat terjadi tarik menarik kepentingan antara satu kementerian dengan kementerian lainnya.
"Untuk kadar nikotin dan tar masih jadi perdebatan ketika kami menyusun Peraturan Pemerintah. Hasil dari pengawasan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) kadar nikotin di Indonesia luar biasa, ada (di angka) 3 sampai 6. Padahal standar global 0,6," kata Ketua Tim Kerja Pengendalian Penyakit Akibat Tembakau Kementerian Kesehatan Benget Saragih saat berbincang dengan Hukumonline.
Benget mengungkapkan dalam pembahasan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan UU 17/2023 (RPP Kesehatan) diputuskan bahwa adanya penetapan kadar tar dan nikotin. Namun industri rokok menolak rencana pembatasan kadar.















