Pemerintah segera membahas Rancangan Undang-Undang tentang Pengadaan Barang dan Jasa Publik (RUU PBJP) bersama DPR menyusul para menteri kabinet Indonesia Maju dan pimpinan lembaga terkait telah memberikan parafnya sejak 2 Mei 2024. Pembahasan dilakukan setelah DPR menerima Surat Presiden (Surpres) yang saat ini masih diproses Kementerian Sekretariat Negara.
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) yang terlibat dalam penyusunan RUU PBJP mengaku masih menunggu dikirimnya Surpres RUU PBJP kepada DPR. Pembahasan RUU bersama DPR diharapkan dapat berlangsung cepat mengingat pentingnya regulasi tersebut.
Sekretaris Utama LKPP Iwan Herniwan mengatakan inti RUU PBJP ialah pengembangan ruang lingkup. Jadi tidak hanya pemerintah sebagai pihak pengguna Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) cum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang memaksimalkan hal tersebut.















