Komisi XII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mulai merampungkan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU Migas) perubahan terhadap Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (secara bersama-sama disebut sebagai UU 22/2001). Ketua Komisi XII DPR Bambang Patijaya menyatakan sejumlah fraksi sudah berkomitmen untuk menyelesaikan pembahasan rancangan undang-undang.
Iya dalam waktu dekat. Ini memang sebetulnya sudah merupakan PR lama. Komisi XII ada beberapa fraksi komitmen untuk segera menyelesaikan itu, kata Bambang kepada Hukumonline.
Salah satu poin perubahan adalah mengadopsi ketentuan pengelolaan sumur minyak oleh masyarakat melalui Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang sudah terlebih dahulu diatur terlebih dahulu. Yakni dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 14 Tahun 2025 tentang Kerja Sama Pengelolaan Bagian Wilayah Kerja untuk Peningkatan Produksi Minyak dan Gas Bumi (Permen ESDM 14/2025).















