Produsen rokok akan dikenakan sanksi apabila memproduksi atau mengedarkan produk yang melampaui batas maksimal kadar nikotin dan tar. Ketentuan sanksi tersebut rencananya akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK).
"Sanksinya hanya berupa penarikan produk, tidak ada sanksi pidana," ujar Ketua Tim Kerja Pengendalian Penyakit Akibat Tembakau Benget Saragih, kepada Hukumonline.















