Logo hukumonline
AIlexAnalisis HukumLegal Intelligence UpdatesPusat DataPremium Stories
Personalisasi
Halo,
Anda,

Segera Upgrade paket berlangganan Anda.
Dapatkan fitur lebih lengkap
Ada pertanyaan? Hubungi Kami
Bahasa
id-flag
en-flag

RUU Perkoperasian Pertegas Pengawasan dan Sanksi

Share
Facebook Share Icon
Twitter Share Icon
Linkedin Share Icon
Whatsapp Share Icon
copy-paste Share Icon
image

Bacaan 1 menit

RUU Perkoperasian Pertegas Pengawasan dan Sanksi

28 April 2026

Skala Dampak

info
image

Menengah

Sektor Terdampak

info

Miscellaneou...

Dewan Perwakilan Republik Rakyat Indonesia (DPR RI) mengusulkan penguatan pengawasan dan penegasan sanksi pidana dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Selain untuk modernisasi tata kelola, regulasi ini dirancang untuk mencegah penyalahgunaan badan hukum koperasi sebagai entitas bisnis.

"Koperasi dan perusahaan selama ini kabur batasannya, akibatnya praktik koperasi banyak yang mirip perusahaan," ujar Anggota Komisi VI DPR Nasim Khan.

Masuk ke akun Anda atau berlangganan Pro AI untuk mengakses Legal Intelligence Updates

image

Segera masuk ke akun Anda atau berlangganan Pro AI sekarang untuk Dapatkan Akses Tak Terbatas Legal Intelligence Updates Hukumonline!

Legal Updates Terkini

image

Harga Listrik Masih Dikaji, Pemerintah Tunda Pembasahan RPP Panas Bumi

Diposting dalam 3 jam

Skala Dampak

image

Menengah

Sektor Terdampak

image

Legal Intelligence Team

image

Pemerintah Perinci Sanksi Pelanggaran Tata Ruang

Diposting sejam yang lalu

Skala Dampak

image

Menengah

Sektor Terdampak

image

Legal Intelligence Team

image

Pemerintah Langsung Siapkan Empat Aturan Turunan UU PFII

Diposting 5 jam yang lalu

Skala Dampak

image

Menengah

Sektor Terdampak

More..

image

Legal Intelligence Team

Lihat Semua