Dewan Perwakilan Republik Rakyat Indonesia (DPR RI) mengusulkan penguatan pengawasan dan penegasan sanksi pidana dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Selain untuk modernisasi tata kelola, regulasi ini dirancang untuk mencegah penyalahgunaan badan hukum koperasi sebagai entitas bisnis.
"Koperasi dan perusahaan selama ini kabur batasannya, akibatnya praktik koperasi banyak yang mirip perusahaan," ujar Anggota Komisi VI DPR Nasim Khan.















