Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Eddy Soeparno mengatakan penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU)tentang Pengelolaan Perubahan Iklim (PPI) diperlukan untuk memperkuat landasan hukum kegiatan perdagangan karbon.
Saat ini draf undang-undang itu sudah masuk di dalam program legislasi nasional prioritas tahun 2026. Kita membutuhkan Undang-Undang PPI untuk mengatur kegiatan perdagangan karbon, ucap Eddy.















