Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) berencana akan melanjutkan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) perubahan terhadap Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 (UU 22/2001) tentang Minyak dan Gas Bumi (Migas). RUU Migas pada masa sidang ini jadi fokus utama dari Komisi XII untuk masuk ke tahap harmonisasi.
Kita mau selesaikan RUU Migas, rencananya masa sidang ini atau tahun ini kita rampungkan setidaknya harmonisasi di Baleg, ucap Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Heriyadi kepada Hukumonline.
Bambang menjelaskan terdapat sejumlah pembaharuan dalam rancangan RUU Migas yang tengah disiapkan, yang utama menurutnya penyesuaian terhadap sejumlah Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengharuskan penguasaan dan pengusahaan sumber daya energi diserahkan kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Selain itu RUU juga akan memberi kepastian kelembagaan hulu Migas dan pembentukan lembaga pendanaan baru untuk kegiatan hulu Migas melalui Petroleum Fund.















