Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) saat ini masih belum mampu menyelesaikan revisi atas Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi (UU Migas). Setelah proses pembahasan yang terhenti selama 12 tahun, Wakil Ketua Komisi VII Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno memastikan jika saat ini RUU Migas jadi prioritas untuk dibahas di periode selanjutnya.
"Untuk masalah undang-undang migas, itu adalah prioritas kita untuk periodisasi yang akan datang," ucap Eddy.
Menurut Eddy proses pembahasan akan dimulai setelah rampungnya pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Energi Baru dan Energi Terbarukan (RUU EBET). Tidak hanya RUU Migas, nantinya RUU mengenai Ketenagalistrikan juga turut akan dibahas dalam periode baru. Walau belum ada pembahasan resmi atas dua RUU tersebut, Eddy memastikan jika pembahasan informal sudah dilakukan guna menerima masukan-masukan dari publik.
