Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) tengah memetakan reformulasi norma-norma krusial dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketenagakerjaan untuk mengakomodasi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU 6/2023). Penyusunan regulasi ini difokuskan pada upaya menjamin kepastian perlindungan hak pekerja dan keberlangsungan dunia usaha.
"Tanpa pengusaha, lapangan kerja tidak tercipta. Tanpa pekerja, perusahaan tidak bisa beroperasi. Undang-undang ini harus adil bagi kedua pihak," ujar Anggota Komisi IX DPR Irma Suryani Chaniago.















