Aturan indikator keberlanjutan pengelolaan hutan akan diperketat bagi pemegang izin usaha. Hal ini merupakan salah satu substansi dari rancangan (RUU Kehutanan) revisi Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (secara bersama-sama disebut sebagai UU 41/1999).
"Kami harus membuat peta jalan pembangunan yang berkelanjutan yang mengutamakan kelestarian lingkungan terlebih dahulu baru bicara sosial dan ekonomi," ujar Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Daniel Johan, kepada Hukumonline.















