Komisi Kehutanan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyusun revisi Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (secara bersama-sama disebut sebagai UU 41/1999). Regulasi ini bakal memperketat aturan izin tambang di kawasan hutan.
"Kita atur soal penataan kembali dan pencabutan izin yang merusak. Bahkan untuk 5 10 tahun ke depan pemanfaatan kawasan hutan harus dipulihkan," ujar Anggota Komisi IV DPR Riyono kepada Hukumonline.















