Rancangan Undang-Undang tentang Keamanan dan Ketahanan Siber (RUU KKS) masih dalam penggodokan pemerintah yang salah satunya membahas standar keamanan rantai pasok. Ini dibutuhkan guna melindungi infrastruktur digital nasional.
Penyelenggara Infrastruktur Informasi (II), penyelenggara Infrastruktur Informasi Kritikal (IIK), dan/atau penyedia Produk dengan Elemen Digital (PDED) wajib menerapkan standar keamanan rantai pasokan untuk II, IIK, dan PDED, kata Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan I Kementerian Hukum Hernadi kepada Hukumonline.
Standar keamanan bertujuan untuk mencegah, mendeteksi, dan menanggulangi ancaman siber. Standar ini mencakup pelindungan terhadap seluruh proses dari perancangan, pengadaan, proyeksi, distribusi, pemeliharaan dan pemusnahan II, IIK, dan PDED.
