Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana Internasional (RUU HPI) bakal mengatur kepastian hukum pada transaksi digital antar negara, dalam kaitannya dengan kontrak elektronik. Regulasi ini tengah digodok oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah.
"UU Hukum Perdata Internasional ini diperlukan sebagai pedoman para hakim pengadilan dalam menangani perkara perdata lintas negara yang selama ini masih menggunakan kitab UU Perdata yang tidak mempunyai norma hukum perdata internasional yang lengkap untuk menyelesaikan perselisihan yang rumit," ujar Anggota Komisi III DPR Hinca Panjaitan.















