Pemerintah melalui Kementerian Hukum segera menerbitkan Rancangan Undang-Undang tentang Badan Usaha (RUU Badan Usaha). Direktur Badan Usaha Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Andi Taletting Langi menjelaskan instrumen hukum ini akan menyelaraskan sejumlah perundangan, salah satunya Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT), sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (secara bersama-sama disebut sebagai UU 40/2022).
"Salah satu poin yang dipertegas kita tarik dari Pasal 10 Undang-Undang Perseroan Terbatas terkait kewenangan Menteri/Dirjen untuk menolak permohonan dan persetujuan apabila implementasi data yang dicantumkan tidak benar," kata Andi kepada Hukumonline.















