Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) melanjutkan proses penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU Anti Monopoli)Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU 5/1999). Ketentuan mengenai threshold pangsa pasar jadi salah satu poin yang tengah disempurnakan.
Dalam masukannya pada Panitia Kerja (Panja), Anggota Dewan Penasihat Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Sahala Benny Pasaribu menyatakan RUU tidak perlu menjadikan besaran penguasaan pasar sebagai satu-satunya indikator pelanggaran persaingan usaha. Pendekatan tersebut dinilai berpotensi mengabaikan perilaku anti persaingan yang justru menjadi substansi utama dalam penegakan hukum.
"Ambang batas pangsa pasar itu hanya sekunder, bukan inti, bukan dagingnya penegakan hukum ini. Pangsa pasar itu hanya bicara struktur. bukan itu (intinya)," ucapnya kepada Hukumonline.















