Pemerintah melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) menggodok Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Administrasi Pertanahan. Pembaruan sistem administrasi menjadi salah satu substansinya.
"Harapan kita agar RUU Administrasi Pertanahan ini bisa memenuhi kebutuhan bersama," ujar Pejabat Fungsional Penata Ruang Ahli Utama Andi Tenrisau.















