Kementerian Keuangan tengah mematangkan penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) terkait Badan Pengelola Instrumen Keuangan (SPV) dan Pengelola Dana Perwalian (Trustee). RPP ini akan menegaskan prinsip bankruptcy remoteness yang memisahkan aset kelolaan Trustee dari risiko kepailitan dari pemilik aset (settlor) guna memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat bagi penerima manfaat (beneficiary).
Penyusunan RPP mengenai SPV dan Trustee saat ini masih berlangsung dengan penajaman substansinya, kata Plt. Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan (DJSPSK) Kementerian Keuangan, Herman Saheruddin.















