Pemerintah tengah mengkaji revisi Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PP 5/2021), dengan pembahasan yang masih berlangsung.
Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan II Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Unan Pribadi, menyatakan bahwa harmonisasi rencana regulasi baru ini mencakup beberapa pasal. "Terdapat 548 pasal batang tubuh, lampiran lebih dari 11 ribu," ujar Unan kepada hukumonline.com.
Pemerintah akan kembali melanjutkan pembahasan revisi pada pekan ini. Harmonisasi diperlukan untuk memastikan regulasi sejalan dengan kebutuhan nasional dalam meningkatkan iklim investasi dengan pendekatan berbasis risiko yang menjadi kunci untuk mempermudah perizinan dan mengurangi hambatan birokrasi.















