Pemerintah berencana segera membentuk Undang-Undang (UU) Ketenagakerjaan yang baru. Hal ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Judicial Review (Uji Materi) UU Nomor 6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja (UU 6/2023)yang terpisah dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU 13/2003). Beleid anyar ini, nantinya akan mencakup sejumlah poin perubahan dari putusan MK sebagai konsekuensi dari perubahan nomenklatur Kementerian/Lembaga.
Dalam hal ini, ada pasal-pasal yang akan disesuaikan seiring bertransformasinya Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) menjadi Kementerian hingga penyesuaian aturan terkait Upah Minimum Provinsi (UMP). Kendati demikian, terkait seluruh proses pembentukan UU Ketenagakerjaan baru ini, nantinya akan dilaporkan terlebih dulu kepada Presiden Prabowo Subianto.















