Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sedang menyusun Rancangan Peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi pengganti Peraturan BKPM No. 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik (PerBKPM 3/2021), Peraturan BKPM No. 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Fasilitas Penanaman Modal (PerBPKM 4/2021), dan Peraturan BKPM No. 5 Tahun 2021 terkait Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PerBPKM 5/2021).
Deputi Bidang Pengembangan Iklim dan Penanaman Modal Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Riyatno menjelaskan penyatuan pengaturan ini diharapkan sebagai langkah efisiensi dan memberi kemudahan terhadap iklim usaha khususnya pasca terbitnya Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Usaha Berbasis Risiko (PP 28/2025). Riyatno menyatakan proses penyusunan aturan ini segera masuk pada tahap harmonisasi di Kementerian Hukum.
Kami menunggu masukan pelaku usaha dan rencananya minggu depan kami akan ajukan untuk harmonisasi, ucap Riyatno.















